Beranda - SIPBARJAS | Kab. Grobogan

Jl. Gatot Subroto No.6, Brambangan, Purwodadi, 58111 ulp@grobogan.go.id

×

Warning

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 616

Category: berita

Published: 17 January 2023

Read Time: 1 min

Senin, 16 Januari 2023 Unit Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Grobogan Mengadakan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa TA 2023 menindaklanjuti rencana percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa TA 2023 yang dihadiri oleh bapak setda Ir. Moh. Sumarsono, M.Si, Bapak Inspektorat Moch. Susilo,S.H.,M.M.,CFrA.,CGCAE.,QRGP dan kepala bagian PBJ Muhlisin, S.E, M.Si. Adapun peserta rapat yaitu Kepala OPD se-Kabupaten Grobogan, camat se-Kabupaten grobogan bersama kasubag yang membidangi perencanaan sesuai yang tertulis pada undangan. Tujuan dari Rapat ini adalah agar pelaksanaan barang/jasa sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.

Hasil dari Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa TA 2023 adalah sebagai berikut :

1. Mendorong OPD memperhatikan penggunaan produk dalam negeri (Inpres No. 2 Tahun 2022)

Merencanakan, mengalokasikan, dan merealisasikan paling sedikit 40 % (empat puluh persen) nilai anggaran belanja barang/jasa untuk menggunakan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dari hasil produksi dalam negeri.
Menggunakan produk dalam negeri yang memiliki nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) apabila terdapat produk dalam negeri dengan penjumlahan nilai TKDN dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan minimal 40% (empat puluh persen)

2. Mendorong OPD untuk mengalihkan proses pengadaan yang manual menjadi pengadaan secara elektronik paling lambat tahun 2023

3. Menginstruksikan kepada OPD untuk menetapkan besaran uang muka yang dibayarkan kepada Penyedia, dimana Uang muka dapat diberikan untuk persiapan pelaksanaan pekerjaan (maks. 30 % untuk usaha kecil, maks. 20 % untuk non kecil dan Penyedia jasa konsultansi, maks. 15 % untuk kontrak tahun jamak) pada pekerjaan tender maupun non tender

4. Dilakukan validasi satu persatu tentang paket pekerjaan tender dan seleksi yang telah disusun oleh OPD dan Kecamatan.

Beberapa point yang divalidasi diantaranya :

a. Pengecekan kepada OPD dan Kecamatan tentang kesiapan paket tender dan seleksi yang akan masuk kegiatan tender Tahap 1 pada tanggal 23 Januari 2023

b. Pengecekan terhadap komponen pendukung tender/seleksi berupa konsultan perencana, konsultan pengawas, dan tim teknis;

c. Pengecekan kepada OPD dan Kecamatan tentang kelengkapan administrasi mulai dari RAB, Gambar, rancangan kontrak, spesifikasi teknis dan lain-lain sehingga pelaksanaan pengadaan barang/jasa bisa tepat waktu.

Category: berita

Published: 07 October 2022

Read Time: 1 min

Pemerintah kian menggencarkan peningkatan penggunaan produksi dalam negeri untuk membangkitkan perekonomian bangsa. Salah satu programnya adalah memberdayakan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Dalam pada itu, Pemerintah juga terus mengupayakan pelaksanaan program Pemerintah yang lebih transparan dan akuntabel dengan didukung digitalisasi di semua lini.
Guna memfasilitasi antara kebutuhan tranparansi dan akuntabilitas Pemerintah dengan pemberdayaan UMKM, serta meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Grobogan melalui Bagian Pengadaan Barang dan Jasa menggelar pelatihan Blangkon Jateng (Belanja Langsung Toko Online Jawa Tengah) di Jepara, Senin (26/9/2022).
“Saat ini pemerintah terus menggencarkan peningkatan penggunaan produksi dalam negeri. Salah satu program pemerintah adalah dengan memberdayakan UMKM dalam membangkitkan perekonomian bangsa”, ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Grobogan Dr. Ir. Moh. Sumarsono, M.Si.
“Hal ini sejalan dengan ayat (2) pasal 65 Peraturan Presiden (Perpres) 12 Tahun 2021 bahwa Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mengalokasikan paling sedikit 40 % (empat puluh persen) dari nilai anggaran belanja barang/jasa Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah”, lanjutnya.
Sekda Sumarsono menyampaikan guna memfasilitasi antara Pemerintah dengan UMKM, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) telah mengembangkan program Bela Pengadaan (Belanja Langsung Pengadaan). Bela Pengadaan adalah aplikasi yang dikelola oleh LKPP melalui kerja sama dengan Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik atau e-Marketplace.
“Di Jawa Tengan Bela Pengadaaan diwujudkan dengan aplikasi Blangkon Jateng (Belanja Langsung Toko Online Jawa Tengah). Hal ini memungkinkan Pemerintah melakukan belanja rutin secara daring maksimal Rp200 juta dengan UMKM yang telah terdaftar di Blangkon Jateng”, ujarnya.
Blangkon Jateng merupakan internalisasi perubahan budaya kerja menuju digitalisasi pengadaan barang/Jasa, dengan tujuan memberikan kemudahan dan perluasan usaha kepada usaha kecil, mikro dan koperasi dalam pasar pengadaan barang/jasa pemerintah, mendorong UMK Go Digital, menjadikan pengadaan lebih inklusif, meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri, memanfaatkan marketplace dalam Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (PBJP); dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas PBJP.
“Keberhasilan penggunaan aplikasi Blangkon merupakan sinergi dari UMKM, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ). Semua elemen harus mendukung Blangkon Jateng karena belanja sampai dengan Rp200 Juta secara elektronik menjadi konsen dari KPK sebagai bentuk transparansi dalam pengadaan”, tuturnya.
Pada kesempatan tersebut, Sekda Sumarsono berharap agar peserta mengikuti jalannya pelatihan dengan baik. Pihaknya berharap, setelah mengikuti kegiatan ini, kompetensi personil Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Grobogan mengalami peningkatan. Hal ini tentu berdampak pada meningkatnya kualitas pengadaan barang/jasa dan kinerja Pemerintah Kabupaten Grobogan.
Sementara itu, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Grobogan Muhlisin, S.E, M.Si menyampaikan bahwa pelatihan ini rencananya akan dilaksanakan selama 2 (Dua) hari, 26-27 September 2022, diikuti oleh 20 peserta pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Grobogan.
“Tujuan pelatihan ini adalah agar personil Bagian pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Grobogan mampu menyelenggarakan pengadaan barang dan jasa melalui toko daring sesuai dengan regulasi yang berlaku”, ujarnya.
Turut hadir dalam acara tersebut, perwakilan dari Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Jawa Tengah dan Pengelola Platform Marketplace yaitu buka pengadaan dan gratis ongkir selaku narasumber, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Grobogan, dan tamu undangan lainnya.

# Repost setda.grobogan.go.id

Category: berita

Published: 10 September 2022

Read Time: 1 min

Guna peningkatan kualitas dalam penyusunan dan pengumuman RUP, Pemkab Grobogan melalui Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Grobogan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Penyusunan dan Pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) OPD APBD-P Tahun Anggaran 2022 di Gedung Riptaloka Setda Grobogan, Selasa (6/9/2022).

“Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa adalah daftar rencana pengadaan barang/jasa yang akan dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah. RUP disusun setelah penetapan alokasi anggaran”, ujar Sekda Grobogan Dr. Ir. Moh. Sumarsono, M.Si Sekda Kabupaten Grobogan

menjelaskan bahwa setelah DPRD Kabupaten Grobogan menetapkan RAPBD-P 2022, maka semua anggaran harus dimasukkan dalam RUP melalui aplikasi SiRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan) Versi 3 pada situs www.sirup.lkpp.go.id . Hal tersebut adalah amanat pasal 22 Perpres No. 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Perpres No. 16 Tahun 2018.

Lebih lanjut, Moh. Sumarsono menerangkan bahwa pengadaan barang/jasa, baik dengan metode tender, tender cepat, seleksi, non-tender, pencatatan non-tender, maupun pencatatan swakelola tidak bisa dilakukan apabila belum disusun dan diumumkannya RUP suatu paket pekerjaan. Oleh karena itu perlu penyusunan dan pengumuman paket pekerjaan terlebih dahulu sehingga kode RUP terbentuk dan akan menjadi dasar dalam semua jenis pengadaan.

“Cermati dan perhatikan dalam menyusun dan mengumumkan RUP baik dalam hal pemaketan, pemilihan metode pengadaan, rencana waktu pemilihan, rencana pelaksanaan kontrak, maupun dalam menentukan pagu anggaran sehingga Rencana Umum Pengadaan semua OPD akan dapat disusun dengan baik, benar, dan tepat waktu”, tegasnya.

Sekda Grobogan berpesan kepada segenap peserta agar dapat mengikuti bimtek dengan baik. Sehingga outcome yang diharapkan yakni peningkatan kualitas pengadaan barang/jasa di Kabupaten Grobogan dapat tercapai. Seturut dengan hal itu, artinya dapat meningkatkan kinerja Pemerintah Kabupaten Grobogan.

Sementara itu Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Grobogan Muhlisin mengungkapkan maksud diselenggarakannya bimbingan teknis ini adalah untuk memberikan pengetahuan tentang tatacara penggunaan aplikasi SiRUP Versi 3 sebagai sarana penyusun perencanaan pengadaan barang/ jasa. Sedangkan untuk tujuannya adalah agar seluruh OPD mampu menyusun dan mengumumkan RUP APBD-P Tahun Anggaran 2022 secara baik, benar dan tepat waktu sesuai amanat Perpres No.12 Tahun 2021.

Hadir dalam acara tersebut narasumber dari Direktorat Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pengadaan (PMEP) LKPP RI, dan 58 peserta dari perwakilan OPD dan Bagian di Lingkungan Setda Grobogan.